Bandar Lampung, RD – Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar mengimbau anggota legislatif di Provinsi Lampung untuk mengawasi dan meninjau program makan bergizi gratis (MBG) di setiap dapur. Hal itu guna memastikan tak ada lagi kejadian keracunan terhadap siswa penerima MBG tersebut.
“Soal keracunan MBG, ini harus kami sikapi serius. Kami juga mengimbau dan meminta kepada para anggota DPRD, baik di kota, kabupaten maupun provinsi untuk meninjau secara langsung kegiatan pengolahan makan bergizi gratis apakah sudah dilakukan dengan standart higienitas, hingga kepatutan,” kata Ahmad Giri, Selasa, (30/9/2025).
Sebelumnya ramai diberitakan, banyaknya kasus keracunan yang dialami para pelajar usai menyantap MBG di berbagai di Lampung. Berdasarkan data dari BGN, kasus keracunan akibat MBG di Provinsi Lampung hingga 22 September, mencapai 530 orang.
Ketua DPRD mengatakan, ada standar yang harus dipenuhi oleh setiap dapur pengelola MBG. “Memang, ada beberapa standar yang perlu dilakukan pengelola MBG. Di masing-masing dapur kami berharap semua petugas, seperti yang mencuci dan memasak, semuanya telah tersertifikasi,” katanya.
Dengan begitu, menurutnya dapat menghindari adanya kontaminasi makanan oleh zat berbahaya dan sebagainya. “Sehingga kita tahu, mana yang menyebabkan adanya makanan yang terkontaminasi atau pun teroksidasi,” ujar anggota Fraksi Gerindra DPRD Lampung itu.
Ia menegaskan, legislator harus turut mengawasi dan melihat langsung kondisi dapur MBG. “Saya meminta semua anggota DPRD bisa membantu mengawasi, melihat dan meninjau dapur-dapur, bagaimana operasionalnya bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ahmad Giri menilai, adanya kasus keracunan ini telah menjadi atensi untuk segera adanya perbaikan. “Ini menjadi atensi kita bersama, mudah-mudahan tidak ada lagi kasus-kasus keracunan. Seharusnya ini memang tidak ada kesalahan operasional dari dapur-dapur tersebut,” ucapnya.
Dia menuturkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan badan gizi nasioanal terkait petunjuk teknis dan regulasi yang ada. Menurutnya petunjuk teknis yang ada sudah sangat baik. Hanya saja perlu adanya pembenahan dalam pelaksanaannya. “Kami sudah berdiskusi dengan tim Badan Gizi Nasional (BGN) bahwa sebenernya juknisnya sudah sangat detail. Memang dalam pelaksanaannya sedang dalam proses perbaikan dan perbaikan,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, salah satu yang perlu diperbaiki adalah ahli gizi. Karena itu, informasi dari DPRD yang memantau di lapangan akan menjadi masukan kepada pemerintah. Tujuannya adalah program ini bisa berjalan sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan ketentuan dan bisa bermanfaat untuk masyarakat,” tuturnya.
Perihal usulan dari masyarakat agar MBG ini dievaluasi atau diganti dengan uang tunai, Giri menyatakan bahwa itu bukan solusi. “Program ini sudah sangat baik. Selain distribusi makanan bergizi, ini adalah program bagaimana membentuk atau mendistribusikan viskal langsung kepada masyarakat. Sehingga kemampuan ekonomi masyarakat perputaran dibawah itu bisa berjalan dengan baik,” tegasnya.(*)
