oleh

Sekretaris DPC AWPI Bandar Lampung Minta APH Kaji Anggaran Anggota KPPS

Bandar Lampung, RD – Menyikapi ramainya pemberitaan terkait dugaan pemotongan insentif/honor anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berada di Kota Bandar Lampung hingga menuai polemik simpang siur dikalangan masyarakat, membuat Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Bandar Lampung angkat bicara.

DPC AWPI meminta pihak KPU Bandar Lampung agar membuka semua rincian anggaran yang sebenarnya guna menjaga kondusifitas dan tidak menuai kecurigaan negatif di kalangan masyarakat.

Bahkan pihaknya mengharapkan pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dapat turut melakukan pemantauan atas dugaan penyimpangan penyaluan anggaran yang dimaksud.

Sekretaris DPC AWPI Kota Bandar Lampung, Sofyan, Rabu (31/01/2024) mengatakan, jika persoalan honor anggaran di KPU lebih baik terbuka agar tidak menimbulkan salah sangka karena merupakan anggaran negara yang layak diketahui publik.

“Saya meminta ketua KPU Bandar Lampung agar membuka rincian yang sebenarnya dari dana transport meliputi dana konsumsi hingga dana untuk di TPS, jangan cuma bicara honor 50ribu saja, buka dong rinciannya agar semua masyarakat paham mengenai berapa besaran anggaran untuk anggota KPPS hingga nanti di TPS,” kata Sofyan Sekretaris DPC, AWPI Bandar Lampung.

Ia juga menambahkan, dari informasi pihak Ketua Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) KPU Lampung, Ali Sidik, untuk dana harian KPPS Rp.95 Ribu sedangkan KPU Bandar Lampung mengutarakan hanya Rp.90 Ribu.

“Herannya kenapa dari hal kecil saja, anggaran yang diutarakan KPU lampung untuk dana harian KPPS Rp.95 Ribu khusus Bandar Lampung, hal itu kan sangat beda dengan KPU Bandarlampung yang mengatakan Rp.90 Ribu,” kata Sofyan seraya mempertanyakan apakah ada miss komunikasi.

Ia juga berharap agar Aparat Penegak Hukum (APH) bisa bekerja guna menindak lanjuti hebohnya mengenai penyaluran anggaran untuk anggota KPPS.

“Saya meminta APH baik Kepolisan maupun Kejaksaan Negeri bandarlampung agar mulai bekerja, jangan hanya menunggu laporan saja, ini menyangkut uang masyarakat,” ujar Sofyan seakan meminta keadilan tegak lurus. (Jimi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

− 2 = 2