Bandar Lampung, RD – Komisi V DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama ratusan honorer R4 tenaga kependidikan (tendik) di ruang rapat komisi, Jumat (19/9/2025).
RDP itu menghadirkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung.
Salah satu perwakilan tendik dari SMA Negeri 1 Sungkai Utara, Lampung Utara, Novita Butar Butar, mengungkapkan keresahan honorer terkait masa depan dan status kerja.
“Gaji kami ada yang hanya Rp500 ribu, ada yang Rp750 ribu, tergantung sekolah masing-masing. Kami berharap ada kejelasan status, terutama terkait PPPK,” ujarnya.
Novita menegaskan, tenaga kependidikan yang terdiri dari staf administrasi, pustakawan, laboran hingga tenaga kebersihan sangat berperan penting di sekolah, namun kesejahteraan mereka masih jauh dari layak.
“Kami minta kejelasan masa depan kami karena kalau harus seperti saat ini honor sehingga kami minta kejelasan status PPPK kami,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Disdikbud Provinsi Lampung, Thomas Amirico, mendengarkan aspirasi dari honorer R4. Pihaknya akan berusaha mencarikan solusi persoalan yang disampaikan.
“Untuk guru paruh waktu memang menggunakan APBD, sedangkan tendik karena belum ada regulasi baru masih dibiayai OPD dan dana BOS. SK-nya nanti akan diperbaharui agar mereka terpenuhi haknya,” jelas Thomas.
Thomas mencatat, jumlah honorer R4 tendik di Lampung mencapai 669 orang yang keberadaannya sangat penting untuk mendukung kualitas pendidikan di sekolah.
“Mereka tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja. Justru kami pertahankan. Gaji memang variatif, tergantung kuota dan jumlah siswa yang menjadi dasar transfer dana BOS,” katanya.
Ia juga meminta agar sekolah menaikkan gaji mereka 5 hingga 10 persen pada tahun anggaran 2026.
“Kalau ada yang macet atau terlambat, segera lapor ke dinas pendidikan sehingga kami bisa langsung melakukan intervensi,” tegasnya.(*)
