RANAH DAERAH, BANDAR LAMPUNG – Pemprov Lampung bersama Komisi V DPRD sepakat prioritaskan 1007 guru PPPK lulus Passing Grade (PG) diusulkan ke Kemenpan-RB untuk masuk penempatannya dan di gaji pada anggaran perubahan Tahun 2023.
Hal tersebut dibahas dalam Hearing Rapat Dengar Pendapat antara Komisi V DPRD Lampung dengan Pemprov yang dihadiri oleh Sekdaprov Fahrizal Darminto, Kepala BPKAD Lampung Marindo Kurniawan, Sekretaris Dinas Pendidikan Tomi Efra dan Plt Kepala BKD Meiry Harika Sari, di ruang Komisi besar DPRD Provinsi Lampung.
Selanjutnya Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Yanuar Irawan menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 212 bahwa jumlah formasi tenaga P3K tahun 2022 sebanyak 422 orang dan tahun 2023 sebanyak 7130 orang.
Dalam kesempatan tersebut Yanuar Irawan menyampaikan kembali solusi yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto tentang kepastian anggaran gaji di tahun 2023 bagi guru P3K di Provinsi Lampung.
“Jadi hampir dipastikan Rp.109.279.728.000 ini untuk menggaji 422 orang guru P3K ditambah 7130 orang,” tegas Yanuar Irawan
“Satu solusi yang diberikan oleh Pak Sekda tadi, bahwa anggaran untuk tambahan 7130 guru P3K tadi dikurangi dulu 1007 guru P3K sehingga terakomodirlah gaji 1007 guru P3K pada tahun 2023 ini,” lanjut Yanuar Irawan.
Seluruh perwakilan Guru P3K yang hadir menyambut baik solusi bersama yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung.
“Ternyata permasalahan Guru Honorer di Provinsi lampung dapat diselesaikan dengan baik dan musyawarah,” kata Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung.
Diwaktu yang sama Wakil Ketua Komisi V DPRD Lampung, Budi Yuhanda, mengatakan pihaknya bersama Pemprov Lampung telah sepakat untuk memprioritaskan para Guru Honorer yang lolos Passing Grade pada anggaran perubahan 2023.
“Hasil rapat bersama Sekda tadi. Kami sepakat, di tahun 2023. Teman – teman tenaga guru Honor lolos PG. Ditempatkan, dan digaji,” ujarnya.
Menurutnya, kesepakatan yang ditetapkan tadi merupakan bentuk keperdulian dari DPRD Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi memperjuangkan nasib para guru yang selayaknya mendapat haknya.
“Mereka sudah lolos PG. Artinya, hak mereka wajib kita berikan,” kata Budi Yuhanda.
Sementara Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto meminta agar Disdik dan BKD serius untuk ajukan ke pusat, persoalan tenaga Honor lolos PG. Sehingga, 1007 ini masuk dalam kategori prioritas dari 7130 usulan.
“Direncanakan mengenai prioritas 1007 guru PPPK ini direncakan dengan surat Gubernur dibawa ke pusat. Bahwa kalau perlu saya ikut ke Pusat ,” kata Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto.
“Saya minta Dinas Pendidikan Lampung segera buat itu, dan dikoordinasikan untuk diusulkan ke pusat,” kata Fahrizal Darminto.
Sementara itu, Kepala BPKAD Lampung Marindo Kurniawan mengungkapkan sebenarnya tidak ada masalah dari sisi anggarannya karena memang anggarannya ada. Sesuai dengan PMK 212 (Peraturan Menteri Keuangan212) untuk DAU 2023 Provinsi Lampung itu memang anggaran untuk 1,8 Triliun yang didalamnya itu ada anggaran untuk Guru PPPK dari 109 miliar tersebut. Karena kata Marindo pada DAU tahun 2022 juga sama nilainya 1,8 Triliun.
“Untuk anggarannya ini ready di BPKAD, tinggal usulan saja,” kata Marindo.
Sementara Plt Kepala BKD Lampung Meiry Harika Sari mengatakan untuk guru PPPK 1007 lulus Passing Grade itu gak ada masalah.
“Itu sudah ada nama-namanya dan itu prioritas di tahun 2023 ini di usulkan,” kata Meiry dalam Hearing tersebut.
Sekretaris Dinas Pendidikan Lampung Tomi Efra mengaku pihaknya akan segera mengusulkan nama-namanya yang Guru PPPk masuk didalam Passing Grade yang 1007 guru tersebut.
Tomi juga mengatakan bahwa pihaknya punya pagu anggarannya saat ini untuk 422 guru PPPK yang sudah penempatan, tapi tetap aman yang 1007 guru lulus Passing Grade.
“Ini persiapan untuk kami berkonsultasi kepada Sekdaprov,” katanya. (*)
Komentar