Bandar Lampung, RD – Komisi I DPRD Provinsi Lampung memanggil Kepala Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG), Perwakilan SPPG Regional Lampung dan Bengkulu, SPPI dan Dinas Pendidikan untuk Rapat Dengar Pendapat, Rabu (8/10/2025).
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Garinca Reza Fahlevi mengatakan bahwa pertemuan ini membahas persoalan-persoalan terkait program dari MBG, khususnya banyak peristiwa keracunan yang dialami siswa sebagai penerima manfaat.
“Kami mendapat laporan kasusnya sudah lebih dari lima ratus, jadi hari ini kami mengundang mereka untuk mendengarkan langsung persoalan-persoalan tersebut, memberikan masukan, serta saran yang berkaitan dengan evaluasi tata kelola program,” kata Garinca.
Politisi Nasdem ini melanjutkan, peristiwa keracunan ini sudah bisa dikategorikan sebagai KLB (Kejadian Luar Biasa), karena jumlah korban yang terus bertambah.
Garinca melanjutkan, Anggota Komisi I meminta agar ada perbaikan tata kelola, khususnya dalam mengevaluasi dapur-dapur MBG. Diantaranya mulai dari proses belanja bahan makanan, formulasi masakan, pengelolaan dapur termasuk kebersihan seperti mencuci tempat makan/ompreng hingga pengelolaan SDM (pegawai, akuntan, ahli gizi).
“Kami berharap ke depan SPPG bisa benar-benar menghadirkan tenaga ahli gizi dan akuntan yang sesuai dengan tupoksinya, sehingga bisa menjalankan fungsinya dengan maksimal,” lanjutnya.
Garinca juga mengakui bahwa kouta satu SPPG yang menangani hingga ribuan penerima manfaat juga perlu dievaluasi. Karena jika terlalu banyak maka akan terlalu berat untuk ditangani dalam waktu yang terbatas.
“Hal ini tentu berdampak pada kualitas makanan yang disiapkan. Idealnya, kualitas tetap terjaga, tetapi faktanya, di beberapa tempat terjadi ketergesaan, yang bisa memengaruhi mutu makanan. Maka, ini perlu menjadi pertimbangan pusat: bagaimana menyesuaikan kemampuan SPPG dengan beban kerja yang masuk akal,” sambungnya.
Misalnya, kata Garinca, dari kuota 3.500 dikurangi menjadi sekitar 2.000, agar kualitas layanan tetap optimal dan risiko seperti keracunan bisa dicegah.
Sementara itu, Ketua Satgas MBG Provinsi Lampung Saipul mengatakan bahwa pihaknya menerima berbagai masukan dan akan melakukan pengawasan dengan lebih ketat.
“Satgas Provinsi tidak bekerja sendiri, ada satgas kabupaten kota yang juga berkerja untuk mengawasi dan melakukan monitoring. Hasilnya kami laporkan kepada Gubernur Lampung,” kata Saipul.(*)
