Bandar Lampung, RD – Anggota Komisi I DPRD Lampung Budiman AS menyambut baik rencana peresmian enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru oleh TNI, termasuk Kodam XXI/Radin Inten yang membawahi wilayah Lampung dan Bengkulu.
Menurut Budiman, kehadiran Kodam di Lampung akan memperkuat pertahanan dan keamanan, mengingat posisi geografis provinsi ini yang strategis sebagai penyangga Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.
“Kerawanan perbatasan memang menjadi perhatian. Dengan adanya Kodam, serta dukungan Polda, brigif, dan armada barat, pengamanan wilayah akan semakin optimal,” kata Budiman, Jumat (8/8/2025).
TNI dijadwalkan meresmikan enam Kodam baru pada Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).
Enam Kodam baru tersebut adalah:
- Kodam XIX/Tuanku Tambusai – meliputi Riau dan Kepulauan Riau.
- Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol – meliputi Sumatera Barat dan Jambi.
- Kodam XXI/Radin Inten – meliputi Lampung dan Bengkulu.
- Kodam XXII/Tambun Bungai – meliputi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
- Kodam XXIII/Palaka Wira – meliputi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.
- Kodam XXIV/Mandala Trikora – berpusat di Merauke, Papua Selatan.
Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer akan menjadi tempat bagi TNI untuk meresmikan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru yang tersebar di sejumlah wilayah.
Peresmian enam Kodam baru itu akan dilaksanakan pada 10 Agustus 2025, di Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat.
“Iya (benar),” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi ketika ditanya terkait rencana peresmian Kodam baru itu, Jumat (8/8/2025).
Pengamat militer Khairul Fahmi menilai, rencana peresmian enam Kodam baru merupakan langkah strategis untuk memperkuat postur pertahanan darat Indonesia.
Menurut dia, kebijakan ini bukan sekadar pemekaran administratif, melainkan bagian dari penyesuaian struktur TNI Angkatan Darat (AD) terhadap dinamika geopolitik, ancaman aktual, dan kebutuhan efektivitas komando di lapangan.
“Selama ini, ada sejumlah wilayah yang secara geografis terlalu luas untuk dijangkau secara optimal oleh Kodam yang ada. Akibatnya, respons terhadap isu-isu keamanan lokal, bencana alam, konflik sosial, hingga kegiatan ilegal lintas batas menjadi kurang cepat dan tidak kontekstual,” kata Khairul, Jumat (8/8/2025).
Ia mencontohkan pembentukan Kodam XIX/Tuanku Tambusai di Riau-Kepulauan Riau, Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat dan Jambi, serta Kodam XXIV/Mandala Trikora di Merauke, Papua Selatan.
Keberadaan komando teritorial baru tersebut diyakini akan mendekatkan pengambilan keputusan ke titik-titik rawan strategis.
“Ini akan mempercepat pengambilan keputusan serta pelibatan kekuatan dalam menghadapi kontingensi, baik dalam skala lokal maupun regional,” ujar dia.
Khairul menambahkan, kehadiran Kodam baru tak hanya memperkuat pertahanan, tetapi juga meningkatkan fungsi pembinaan teritorial.
Satuan kewilayahan TNI AD, kata dia, kerap menjadi aktor penting dalam program sosial, tanggap darurat bencana, hingga pemberdayaan wilayah perbatasan.
“Tak kalah penting, pembentukan Kodam baru juga akan membuka lapangan kerja, baik untuk personel militer dan PNS, maupun melalui efek ekonomi di sekitar satuan-satuan baru yang dibangun,” ujar dia.
Meski demikian, ia mengingatkan ada tantangan yang perlu diantisipasi, terutama dari sisi anggaran.
Pembangunan Kodam baru memerlukan biaya besar untuk infrastruktur, logistik, operasional, dan personel.
“Ini harus dikelola secara bijak agar tidak membebani APBN secara tidak proporsional, apalagi di tengah tuntutan modernisasi alutsista dan peningkatan kesejahteraan prajurit,” kata Khairul.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan operasional yang matang agar Kodam baru tak sekadar menjadi “struktur di atas kertas” tetapi benar-benar efektif, adaptif, dan responsif.
Kemudian, ia mengingatkan pentingnya komunikasi publik agar langkah ini tidak memunculkan persepsi militerisasi wilayah.
“Tujuan utama dari pembentukan Kodam adalah untuk memperkuat kehadiran negara dalam konteks pertahanan dan pengabdian kepada masyarakat,” kata dia.(*)
