Bandar Lampung, RD
Setelah melakukan aksi menolak penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi selama lebih dari tiga jam, perwakilan massa aksi dari sopir ojek online (ojol) melakukan dialog bersama DPRD Lampung, Kamis (8/9).
Ketua Gabungan Admin Shelter Pengemudi Ojek Online (Gaspol) Lampung, Miftahul Huda mengatakan, pihaknya menyampaikan empat tuntutan.
“Pertama, kami menolak kenaikan harga BBM subsidi. Karena BBM ini sumber utama kami, kenaikan BBM sangat mencekik kami,” katanya, Kamis (8/9).
Kedua, katanya, menuntut pemerintah memberikan subsidi transportasi untuk ojol saat melakukan pengisian BBM dengan skema yang bisa tepat sasaran.
Ketiga, meminta pemerintah agar membuatkan aturan daerah yang mengatur soal transportasi online. Agar tarif tiap daerah dapat menentukan tarif dan kuota masing-masing.
Terakhir, pihaknya meminta agar pemerintah dapat menetapkan batas biaya aplikasi potongan maksimal 10 persen dan tidak ditambah lagi dengan biaya lainnya yang membebani konsumen.
Menanggapi itu, Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay menerima seluruh tuntutan dan akan meneruskannya satuan kerja terkait. Salah satunya kepada Pemerintah Provinsi Lampung.
“Kita pelajari dan dalami bersama, juga dengan melibatkan teman-teman perwakilan dari ojek online,” katanya. (tk)
Komentar