BANDAR LAMPUNG, RD – Fraksi Golkar DPRD Provinsi Lampung menyoroti pemerataan program pembangunan sejumlah kabupaten di Lampung.
Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung Ferdy Ferdian Azis mendorong agar program pembangunan yang kini sedang dibahas melalui usul APBD Perubahaan, hendaknya memperhatikan skala prioritas, dengan tidak mengabaikan pemerataan wilayah. Semua kabupaten harus mendapatkan perhatian sama oleh pemerintah daerah.
Sehingga, tidak ada lagi daerah (kabupaten) yang merasa dianak-tirikan dalam mendapatkan penganggaran program pembangunan.
“Terutama pada pembangunan infrastruktur,” kata juru bicara fraksi Golkar, Ferdy Ferdian Azis.
Ferdy tidak menyebutkan, pemerintahan kabupaten/kota mana yang merasa dianaktirikan oleh kebijakan pemerataan pembangunan.
Ferdy Ferdian adalah Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Lampung yang ditugasi menyampaikan pandangan umum Fraksinya melalui Paripurna DPRD Lampung, membahas APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023, Selasa (29/8/2023).
Ferdy Ferdian Aziz menyampaikan, anggaran memang tidak perlu disebar secara merata pada setiap OPD, jika kegiatan di OPD tersebut tidak mampu meningkatkan indeks kinerja utama.
Terlebih, menurut dia, capaian indeks kinerja utama tidak selaras dengan yang dirasakan masyarakat.
Karena itu, dia meminta, agar kontrol dalam indeks kinerja utama sangat dibutuhkan. “Sehingga, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemprov Lampung nyata,” tambah anggota DPRD asal Lampung Tengah itu.
Rapat Paripurna Dewan kali ini, dipimpin Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay, dihadiri Gubernur Arinal Djunaidi, tujuh fraksi yaitu; PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, PKS, Demokrat dan Nasdem. (*)
Komentar