BANDAR LAMPUNG, RD – Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung, Galang Putra Rahman menyampaikan pandangan atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (1/7/2025).
Fraksi Partai Gerindra menyampaikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-11 kalinya secara berturut-turut yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.
“Prestasi ini mencerminkan komitmen bersama dalam mengelola keuangan daerah secara akuntabel dan transparan,” ujar Galang.
Gerindra menilai bahwa capaian ini adalah buah dari kerja keras seluruh jajaran Pemprov Lampung dan menjadi momentum untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan secara profesional, dan menjadi kebanggaan yang patut dijaga.
Secara umum, lanjut Galang, pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa catatan.
Diantaranya, pendapatan daerah belum sepenuhnya mencapai target sebagaimana yang telah direncanakan. Lalu, belanja daerah juga belum terealisasi sepenuhnya, yang menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program.
“Namun, program-program prioritas secara umum telah dapat dilaksanakan, yang mencerminkan kesungguhan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,” sambungnya.
Menurut Galang, Gerindra memahami bahwa tantangan dalam pelaksanaan APBD tidak ringan, namun kami meyakini bahwa dengan sinergi dan komitmen bersama, kinerja pengelolaan keuangan dapat terus ditingkatkan di masa mendatang.
Fraksi Gerindra berharap Pemprov Lampung, untuk lebih aktif menyediakan informasi penting kepada masyarakat. Salah satunya adalah informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah, yang menjadi salah satu tolok ukur akuntabilitas pemerintah di mata publik.
Fraksi Gerindra mendorong agar akelemahan-kelemahan dalam realisasi pendapatan dan belanja dapat dievaluasi secara menyeluruh dan dijadikan dasar perbaikan.
“Setiap OPD harus meningkatkan kapasitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara tepat waktu dan tepat sasaran,” sambung Galang
Kemudian, Pemprov Lampung harus berkomitmen terhadap prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas harus semakin dikuatkan dalam pengelolaan APBD.
“Kami yakin bahwa dengan semangat kolaborasi dan pengabdian yang tinggi, Provinsi Lampung dapat menjadi daerah yang lebih maju,” pungkasnya.(*)
