Bandar Lampung, RD – Pada awal penerapan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen, naik 11 persen, dan naik menjadi 12 persen yang diterapkan per 1 Januari 2025.
berbagai pihak mulai mengkhawatirkan dampaknya terhadap daya beli masyarakat, terutama pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi tantangan yang muncul tak bisa diabaikan begitu saja.
Dampak pada Daya Beli Konsumen
Kenaikan PPN secara langsung memengaruhi harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.
Dengan tarif PPN yang lebih tinggi, harga barang kebutuhan sehari-hari, mulai dari makanan, pakaian, hingga layanan tertentu, akan mengalami peningkatan.
Bagi masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah, kenaikan harga ini bisa menjadi beban tambahan yang signifikan.
1. Konsumen Menekan Pengeluaran
Ketika harga barang meningkat akibat kenaikan PPN, konsumen cenderung mengurangi konsumsi barang dan jasa tertentu. Masyarakat akan lebih selektif dalam menentukan prioritas pengeluaran, terutama untuk kebutuhan yang dianggap kurang esensial. Hal ini tentu saja memengaruhi siklus ekonomi secara keseluruhan karena menurunnya permintaan barang dan jasa dapat menekan aktivitas bisnis.
2. Inflasi yang Terpicu
Kenaikan PPN dapat memicu inflasi, terutama dalam kategori barang yang banyak dikonsumsi masyarakat. Jika harga barang terus naik, daya beli konsumen akan melemah, yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kondisi ini, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah akan menjadi yang paling terdampak.
Dampak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
UMKM adalah salah satu sektor yang paling terdampak oleh kebijakan ini. Sebagai sektor yang bergantung pada konsumen domestik, UMKM menghadapi tantangan besar dalam menjaga daya saing dan mempertahankan pelanggan.
1. Beban Operasional yang Meningkat
Selain kenaikan harga bahan baku akibat inflasi, UMKM juga harus menanggung kenaikan biaya produksi yang diakibatkan oleh tarif pajak yang lebih tinggi. Hal ini dapat membuat mereka sulit menjaga harga jual produk tetap kompetitif di pasaran.
2. Penurunan Permintaan
Ketika konsumen menekan pengeluaran, permintaan terhadap produk-produk UMKM akan turun. Usaha kecil yang bergantung pada pelanggan lokal kemungkinan besar akan merasakan dampak ini secara langsung. Misalnya, pedagang makanan kaki lima atau pelaku usaha rumahan mungkin melihat penurunan penjualan karena pelanggan mulai mengurangi pengeluaran.
3. Kesulitan dalam Pencatatan dan Administrasi
Sebagian besar UMKM belum memiliki sistem akuntansi dan manajemen pajak yang memadai. Dengan kenaikan PPN, mereka perlu menyesuaikan sistem pencatatan mereka agar sesuai dengan regulasi. Bagi usaha kecil tanpa tenaga ahli atau teknologi yang mumpuni, ini menjadi tantangan tambahan.
Strategi untuk Menghadapi Dampak Kenaikan PPN
Meski kenaikan PPN memberikan tekanan besar, UMKM dapat mengambil beberapa langkah strategis untuk bertahan seperti:
1. Inovasi Produk dan Layanan
UMKM perlu menawarkan nilai tambah kepada konsumen untuk tetap menarik minat mereka meski terjadi kenaikan harga. Inovasi dalam produk, kemasan, atau layanan pelanggan dapat menjadi daya tarik tersendiri.
2. Efisiensi Operasional
Pelaku UMKM perlu mencari cara untuk menekan biaya produksi tanpa mengorbankan kualitas. Misalnya, mereka dapat menjajaki kemitraan dengan pemasok lokal atau mengoptimalkan proses produksi.
3. Memanfaatkan Teknologi Digital
Digitalisasi dapat menjadi solusi bagi UMKM untuk memperluas pasar mereka. Dengan memanfaatkan platform e-commerce, media sosial, atau aplikasi pembayaran digital, UMKM dapat menjangkau lebih banyak konsumen tanpa biaya operasional yang besar.
4. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Swasta
Pemerintah dan pihak swasta dapat membantu UMKM dengan menyediakan pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan yang lebih mudah. Kebijakan insentif pajak atau subsidi untuk UMKM juga bisa menjadi langkah yang mendukung keberlangsungan mereka.
Peran Pemerintah dalam Mengurangi Dampak Negatif
Pemerintah perlu memastikan bahwa kenaikan PPN tidak memberikan dampak yang terlalu besar pada masyarakat dan UMKM. Langkah-langkah mitigasi seperti pemberian subsidi kepada kelompok masyarakat tertentu, bantuan langsung tunai, atau program khusus untuk mendukung UMKM perlu dilakukan. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan komunikasi yang transparan mengenai alasan kenaikan PPN agar masyarakat dan pelaku usaha dapat memahami urgensinya.
Kesimpulan
Kenaikan PPN menjadi tantangan besar bagi daya beli konsumen dan keberlanjutan UMKM di Indonesia. Namun, dengan strategi yang tepat dan dukungan pemerintah, dampak negatif dari kebijakan ini dapat diminimalkan. UMKM sebagai sektor yang fleksibel dan inovatif diharapkan mampu beradaptasi dalam menghadapi perubahan ini, sementara pemerintah harus terus memperkuat langkah-langkah pendukung untuk mendorong perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan kolaborasi yang baik antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah, diharapkan kenaikan PPN tidak hanya menjadi beban, tetapi juga peluang untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih solid di masa depan.
Oleh: Dr. Maristiana Ayu, S.E.,M.S.Ak., Akt., CA.,CSRS, Dosen Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai.
Komentar