DPRD Provinsi Lampung Dukung Groundbreaking Hilirisasi Ayam Terintegrasi

Dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Lampung diwakili Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung Ahmad Basuki, yang hadir bersama Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mewakili Gubernur Lampung, perwakilan Kementerian Pertanian, serta manajemen PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I).

Kegiatan groundbreaking ini dilaksanakan secara serentak di sejumlah provinsi sebagai bagian dari program nasional penguatan hilirisasi peternakan.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung Ahmad Basuki menegaskan bahwa DPRD memandang Program Hilirisasi Ayam Terintegrasi sebagai langkah nyata dalam mendorong transformasi ekonomi daerah berbasis penguatan sektor riil.

Menurutnya, pengembangan hilirisasi sangat penting agar Lampung tidak hanya berperan sebagai daerah produsen, tetapi juga mampu mengoptimalkan nilai tambah dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

DPRD Provinsi Lampung melalui Komisi II akan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan akuntabel, serta benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan peternak, stabilitas pasokan, dan pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat.

Program Hilirisasi Ayam Terintegrasi di Provinsi Lampung diarahkan pada penguatan ekosistem peternakan terpadu dari hulu hingga hilir, meliputi pengembangan pembibitan, pakan ternak, pengolahan hasil peternakan, serta sistem distribusi yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah produk.

Perwakilan Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi strategis sebagai sentra pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi untuk mendukung ketahanan pangan regional. PTPN I juga menyatakan komitmennya untuk mendukung pengembangan industri peternakan terpadu yang berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Menutup kegiatan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung Ahmad Basuki menegaskan komitmen DPRD untuk terus mengawal dan mendorong Program Hilirisasi Ayam Terintegrasi agar selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, memperkuat ketahanan pangan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Provinsi Lampung. (*)