oleh

DPRD Akan Panggil Pj Gubernur Samsudin Terkait Pemprov Lampung Defisit Rp1,4 Triliun

Ranahdaerah.id

Bandar Lampung, RD – Defisit anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menjadi sorotan utama dalam pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh Pansus DPRD Lampung.

Di mana, pada tahun 2023 terjadi defisit yang mencapai Rp1,4 triliun. Angka ini naik drastis hingga 157 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp548,7 miliar.

Sekretaris Pansus LHP BPK DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, mengatakan bahwa defisit ini berdampak langsung pada peningkatan utang dan menumpuknya proyek yang gagal bayar.

“Defisit ini terjadi karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak tercapai. Akibatnya, terjadi gagal bayar hingga Rp580 miliar pada tahun 2024,” ujar Munir, Rabu (14/1/2025).

Selain itu, utang Pemprov Lampung kepada pihak ketiga mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2021 Rp76,6 miliar, tahun 2022 naik jadi Rp93,7 miliar dan tahun 2023 naik menjadi Rp362 miliar (+286%)

Selanjutnya, PAD 2023 hanya mencapai Rp3,7 triliun atau 78,32 persen dari target Rp4,8 triliun.

“Kegagalan mencapai target PAD ini menjadi pemicu utama defisit dan utang yang terus membengkak,” tambah Munir.

Menurutnya, defisit dan gagal bayar ini berdampak pada ratusan proyek pembangunan yang terhenti. Berdasarkan LHP BPK, pada 2023 terjadi gagal bayar sebesar Rp252 miliar, terdiri dari 209 proyek di Dinas BMBK Rp136,7 miliar dan 727 proyek di Dinas PKPCK Rp115,6 miliar.

Di tahun 2024, angka gagal bayar diperkirakan melonjak hingga Rp580 miliar, memengaruhi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lampung.

Munir menegaskan bahwa DPRD Lampung akan segera memanggil Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin, untuk mencari solusi atas persoalan ini.

“Kami mendorong Pj Gubernur untuk segera menyelesaikan utang tanpa mengorbankan anggaran yang sedang berjalan. Jika tidak, defisit akan terus berulang,” tegasnya.

DPRD juga meminta Pemprov Lampung untuk memperbaiki perencanaan keuangan dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran, agar kepercayaan masyarakat dapat kembali terbangun.(*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

53 − = 47