Bandar Lampung, RD – Di saat air hujan dengan setia menggenangi rumah-rumah warga setiap musimnya, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kota Bandarlampung justru tampak lebih “khusyuk” mengurus perjalanan wisata rohani bernilai miliaran rupiah. Sebuah ironi yang sulit dicerna publik.
Pengamat kebijakan publik Lampung, Rudi Hartono, menyebut kondisi ini sebagai potret gamblang kegagalan pemerintah dalam membaca skala prioritas.
“Banjir itu nyata, dirasakan langsung warga. Tapi respons pemerintah seperti jauh dari kenyataan. Seolah-olah persoalan ini bisa diselesaikan dengan menutup mata,” ujar Rudi, Jumat (17/4/2026).
Ia menyoroti kebijakan anggaran di Biro Kesra yang dinilai lebih “royal” pada program wisata rohani dibanding menyentuh persoalan dasar seperti infrastruktur drainase yang amburadul.
“Setiap hujan, kota ini seperti langganan banjir. Tapi yang diprioritaskan justru kegiatan seremonial. Ini bukan sekadar salah arah, ini sudah kehilangan akal sehat dalam mengelola anggaran,” tegasnya.
Data yang dihimpun menunjukkan, anggaran wisata rohani mencapai Rp10 miliar pada 2025 dan kembali dialokasikan Rp5 miliar pada 2026.
Angka tersebut berdiri kontras dengan kondisi di lapangan, di mana warga masih berkutat dengan genangan air yang tak kunjung surut.
Tak hanya itu, rincian anggaran lainnya juga memunculkan tanda tanya. Belanja makan dan minum kegiatan lapangan tercatat mencapai Rp605,7 juta. Dengan asumsi Rp65 ribu per orang, angka ini setara dengan ribuan porsi konsumsi.
Pertanyaannya sederhana: kegiatan apa yang mampu “menghabiskan” konsumsi sebanyak itu di tengah kondisi kota yang belum beres?
Belum cukup di situ, tambahan anggaran Rp350 juta untuk pos serupa kembali muncul. Nilai Rp245 juta hanya untuk satu kegiatan dinilai terlalu fantastis untuk ukuran kegiatan pemerintahan yang seharusnya efisien.
Yang paling mencolok, program umroh di bawah Biro Kesra menyedot anggaran hingga Rp23,6 miliar ditambah Rp17,5 miliar. Namun hingga kini, publik tak pernah benar-benar diberi penjelasan terbuka: siapa yang berangkat, bagaimana prosesnya, dan apa ukuran keberhasilannya.
“Kalau anggaran sebesar itu tidak transparan, publik wajar curiga. Jangan sampai ini jadi ladang yang hanya dinikmati segelintir orang dengan bungkus kegiatan keagamaan,” kata Rudi.
Ia menilai, pemerintah seolah lebih sibuk mengurus perjalanan ke luar negeri ketimbang membereskan persoalan air yang setiap saat masuk ke rumah warga.
“Ini seperti kota yang tenggelam pelan-pelan, tapi pejabatnya sibuk mengatur jadwal keberangkatan. Ironis, tapi nyata,” ujarnya tajam.
Menurutnya, jika ada kemauan serius, anggaran puluhan miliar tersebut bisa dialihkan untuk normalisasi sungai, pembenahan drainase, hingga pembangunan sistem pengendali banjir yang selama ini hanya menjadi wacana.
“Masalahnya bukan tidak ada uang. Uangnya ada, tapi dipakai untuk hal yang tidak menjawab kebutuhan mendesak. Ini yang membuat publik marah,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kota Bandarlampung belum memberikan klarifikasi resmi terkait polemik anggaran di Biro Kesra tersebut.(Red)
