Ranahdaerah.id
Bandar Lampung, RD – Aksi protes mengguncang Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Lampung pada Kamis (6/2/2024). Ratusan massa dari Aliansi Keramat dan DPP Pematank Provinsi Lampung mendatangi kantor BPPW menuntut transparansi dalam pengelolaan proyek infrastruktur yang mereka duga penuh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Suasana di lokasi berlangsung panas. Para demonstran membawa berbagai spanduk bernada keras, di antaranya bertuliskan “BPPW Sarangnya Mafia Proyek! Ganti Kepala Balai!” dan “Diduga Ada Kongkalikong dalam Pengelolaan Proyek di Provinsi Lampung!”.
Koordinator lapangan aksi menyampaikan tuntutan dengan lantang, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas pengelolaan dan realisasi proyek Tahun Anggaran 2024, BPPW terutama proyek Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran senilai Rp7,6 miliar.
“Kami menduga proyek ini penuh dengan kejanggalan, ada indikasi kuat bahwa anggaran yang seharusnya untuk rakyat malah disalahgunakan demi kepentingan segelintir oknum!” seru koordinator aksi di hadapan massa.
Selain itu, mereka juga menuntut aparat penegak hukum segera membentuk tim investigasi untuk memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan penyimpangan anggaran.
“Kami tidak ingin ada lagi proyek yang hanya menguntungkan segelintir orang! Aparat hukum harus turun tangan, bongkar semua permainan kotor ini!” lanjutnya dengan nada geram.
Tak hanya itu, massa juga meminta Menteri PUPR segera mengevaluasi dan mencopot pejabat BPPW mulai dari Kasatker hingga jajaran paling bawah, yang mereka anggap tidak profesional dan terafiliasi dengan kontraktor tertentu.
Ironisnya, di tengah riuhnya aksi protes, para pegawai BPPW justru hanya diam dan hanya menonton.
“Mereka hanya melihat dan menonton! Bukannya introspeksi diri, malah bersikap seolah-olah tak terjadi apa-apa!” sindir koordinator aksi dengan nada kecewa.
Kemudian, massa melanjutkan demontrasi di Kejati Lampung, dan mengungkapkan keluhan atas buruknya kinerja BPPW.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak BBWS Mesuji Sekampung. Sementara itu, massa aksi berjanji akan terus mengawal persoalan ini hingga ada tindakan nyata dari pihak berwenang. (Jim)
Komentar