Pesisir Barat, RD – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pesisir Barat diminta untuk lebih terbuka terkait Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPS-HP) yang telah ditetapkan.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pesisir Barat mempertanyakan jumlah rekapitulasi hasil perbaikan DPSHP Pemilu 2024 yang di tetapkan oleh KPU setempat.
Pasalnya peningkatan jumlah daftar mata pilih untuk Pemilu 2024 itu sangat melambung tinggi dibanding pada Pilkada 2020 yang lalu.
Tak tanggung-tanggung peningkatan jumlah daftar pemilih untuk Pemilu 2024 itu meningkat hingga mencapai 13 ribu mata pilih.
“Peningkatan daftar pemilih untuk Pemilu 2024 ini sangat luar biasa, bukan sedikit maka wajib kami pertanyakan dari mana asalnya,” Ucap Irwansyah, Anggota Bawaslu Pesisir Barat, dalam rapat Pleno terbuka DPSHP di Hotel Sartika, Kecamatan Pesisir Tengah beberapa waktu lalu.
Menurut dia, adanya peningkatan jumlah daftar pemilih yang sangat signifikan itu bukan tanpa alasan jika diindikasikan adanya pemilih siluman. Kondisi tersebut tentu tidak boleh dibiarkan dan harus segara diperbaiki.
Terkait indikasi adanya pemilih siluman tersebut, pihak Bawaslu sudah memberikan rekomendasi perbaikan pada saat pleno ditingkat Pekon (Desa) hingga pleno Kecamatan.
“Namun pada saat kawan-kawan Panwascam memberikan saran perbaikan, ternyata tidak dijalankan oleh PPK, malahan mereka mengatakan itu sudah perintah dari KPU,” Ujarnya.
Hal serupa juga disayangkan Anggota DPRD Pesisir Barat, Pidinuri, lantaran dalam DPSHP itu terdapat lonjakan pemilih yang sangat “dahsyat” hingga 13 ribu mata pilih.
“Mereka (KPU-red) mesti terbuka terkait daftar pemilih ini, karena tidak masuk akal begitu banyaknya tambahan pemilih hanya dalam kurun 5 tahun saja. Jangan main-main dengan daftar mata pilih tersebut,” Ungkapnya, Senin (15/5/2023).
Untuk itu Pidinuri menegaskan, agar KPU Pesisir Barat menjelaskan data tambahan pemilih itu dari mana sumbernya. Terlebih beberapa rekomendasi Bawaslu yang telah disampaikan tidak dijalankan.
“Jika KPU tidak bisa menjelaskan dari mana asalnya, maka bisa diasumsikan daftar pemilih Pesisir Barat itu banyak masalah,” Imbuhnya.
Lebih lanjut, Piddinuri meminta agar KPU Pesisir Barat transparan terkait daftar pemilih sementara itu sebelum ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap. Agar dikemudian hari tidak menimbulkan kecurigaan publik adanya penyalahgunaan hak pilih.
“Sebab Pemilu itu seyogyanya dilaksanakan dengan hati yang riang gembira, bukan malah menimbulkan saling kecurigaan. Kalau KPU masih tetap mempertahankan data itu dan tidak bisa menjelaskan dari mana asalnya artinya indikasi pemilih siluman itu sangat nyata,” ujar politisi PDIP tersebut. (*)
Komentar