BANDAR LAMPUNG, RD – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tataniaga Singkong DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, mengapresiasi langkah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menghentikan impor singkong dan produk turunannya.
Menurut Mikdar, kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan nyata terhadap petani lokal, khususnya petani singkong di Lampung. Ia menyebut keputusan Presiden itu merupakan kabar baik yang telah lama dinantikan para petani.
“Kita panjatkan syukur kepada Allah SWT dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia. Ini bentuk keberpihakan nyata terhadap petani,” ujar Mikdar, Senin (26/5/2025).
Anggota Fraksi Gerindra itu menjelaskan, kebijakan Presiden menindaklanjuti usulan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, untuk menghentikan impor singkong , harus segera direspons oleh kementerian dan lembaga teknis terkait.
Mikdar mendorong agar Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta pemerintah daerah segera bergerak cepat, termasuk dalam hal pendataan industri pengolahan tapioka di Lampung.
“Lampung punya potensi besar. Lahan kita mencapai 600 ribu hektare. Dari satu hektare saja bisa menghasilkan sekitar 25 ton. Artinya, kita berpotensi menghasilkan 15 juta ton singkong per tahun,” tambah Anggota Komisi II DPRD Lampung ini.
Dari jumlah tersebut, kata Mikdar, produksi tapioka nasional dapat terpenuhi tanpa perlu membuka keran impor. Berdasarkan perhitungannya, 5 kg singkong dapat menghasilkan satu kilogram tapioka, sehingga 15 juta ton singkong bisa menghasilkan sekitar 3 juta ton tapioka.
Namun, Mikdar menyoroti lemahnya pendataan di tingkat pusat. Dari lebih dari 70 perusahaan pengolah singkong yang ada di Lampung, hanya 24 yang tercatat dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Akibatnya, data resmi produksi yang tercatat hanya sekitar 700 ribu ton.
“Ini yang menjadi penyebab pemerintah pusat membuka keran impor. Padahal fakta di lapangan, produksi kita jauh lebih besar,” tegasnya.
Mikdar meminta seluruh perusahaan pengolahan tapioka di Lampung segera mendaftarkan diri ke SIINas agar data produksi menjadi lebih akurat dan bisa digunakan sebagai dasar kebijakan nasional.
Ia berharap, langkah Presiden Prabowo dapat menjadi momentum untuk membenahi tata kelola komoditas singkong dari hulu ke hilir. Mikdar juga optimistis Lampung bisa menjadi poros utama penyedia tapioka nasional jika ada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha.
“Kalau produksi dalam negeri mencukupi, kenapa harus impor? Jangan sampai kebijakan impor justru menyulitkan petani kita,” pungkasnya.(*)
